oleh

Aksi Serta Mimbar Bebas Oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia

-Berita-72 dilihat

Yogyakarta – Ratusan masa aksi berkumpul dan mimbar bebas, Indonesia Darurat Keadilan dan Kedaulatan dengan tema “Cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau cabut mandat Jokowi” dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

Unjuk rasa diadakan di kantor DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY sebagai Penanggung Jawab Irsad Ade Irawan DPD KSPSI DIY. Kamis (08/10/20)

Masa aksi membawa poster dan spanduk yang bertuliskan “Indonesia darurat keadilan dan kedaulatan mosi tidak percaya pada Pemerintah dan DPR RI cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau cabut mandat Jokowi”

“Dalam Press release masa aksi mengatakan, bahwa Tanggal 5 Oktober 2020 telah menjadi “Hari Berkabung Nasional” serta “Berdentingnya Lonceng Kematian Demokrasi”,

“Hal itu disebabkan karena Pemerintah dan DPR telah membuat kesepakatan jahat yaitu mengorbankan hajat hidup dan hak konstitusional rakyat demi semata mata untuk kepentingan investasi dan para pemilik modal.

“Apalah artinya investasi jika tidak membawa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, padahal Republik di proklamasi kan dan dibentuk dengan tujuan adalah untuk melindungi rakyat dan membawa sebesar besar kemakmuran bagi seluruh rakyat.

“Dengan demikian, Pemerintah, DPR, dan Partai Politik telah mengkhinati Rakyat dan Cita Cita Proklamasi Kemerdekaan, masa depan rakyat Indonesia khususnya kaum pekerja/buruh sungguh sungguh benar dalam posisi yang terancam bahaya.

“Setelah Omnibus Law disahkan, maka bahaya itu telah nyata sudah sampai di depan gerbang cita – cita kemerdekaan.

“Cita – cita kemerdekaan dapat ditafsirkan berupa terselenggaranya pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat, namun Omnibus Law telah membuyarkan dan menghancurkan cita-cita itu Omnibus Law akan menyengsarakan seluruh rakyat.

Hery Sembayang Ketua DPD Partai Demokrat DIY dalam orasinya mengatakan, kami menolak dengan adanya undang-undang omnibus law,

Baca juga:  P.T PPE Menyelesaikan Pengaspalan Area Sirkuit Internasional Sentul

“Undang – Undang yang menyengsarakan rakyat, kami akan menemani para mahasiswa dan kami mendukung apa yang menjadi aspirasi para pengunjuk rasa, serta kami mencintaimu TNI dan kami mencintai dan Polri.

Kami pimpinan anggota dewan dari Partai Demokrat di DPRD DIY, kabupaten Bantul, Gunung Kidul menolak undang-undang omnibus low, kami dari Fraksi Partai Demokrat mendukung perjuangan kawan-kawan semuanya.

Partai Demokrat dan PKS menolak Undang undang Omnibus law dari pusat sampai daerah, rancangan undang-undang omnibus Law yang tidak berpihak kepada rakyat, kita berharap kepada Presiden Jokowi Untuk membatalkan rancangan RUU omnibus law kami Partai Demokrat punya rasa tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia, Pungkas Hery.(Rio)

Komentar

Kotak Berita