oleh

Program e-warung di wilayah Kab. Pamekasan bermasalah LSM Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (ALPART) mendatangi Pemerintah Kabupaten

-Berita-14 dilihat

Hasan Basri menerima tanggapan dari Suyitna Kabid Kemiskinan Dinsos Pamekasan

Pamekasan jurnalglobal.com. Sebagai bentuk protes akibat banyaknya permasalahan mengenai Program e-warung BPNT di wilayah Kab. Pamekasan LSM ALPART melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi Pemkab. Pamekasan, Selasa (12/01/2021).

Ditemui Pasca Aksi Unjuk Rasa di Pemkab. Pamekasan Hasan Basri selaku Korlap LSM ALPART Pamekasan bahwa aksi tersebut dalam rangka menindak lanjuti surat rekomendasi dari DPRD yang tidak ditindak lanjuti oleh Sekda Pamekasan.

“Aksi ini dalam rangka menindak lanjuti hasil audensi kesepakatan bersama rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat yang waktu itu hadir juga beberapa elemen seperti Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Camat Kadur, Ketua IKASA Kecamatan Kadur, TKSK Kecamatan Kadur dan Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (ALPART) yang tidak hadir hanya pak Sekda selaku Tikor Kab. Pamekasan”, Ungkapnya.

Sebelum dilaksanakannya aksi tersebut LSM ALPART melakukan Audensi berkaitan permasalahan BPNT di Kecamatan Kadur, dimana Audensi itu dilaksanakan karena dinilai terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan pedoman umum (Pedum).

Pasca audensi antara DPRD Pamekasan bersama elemen sebagai bentuk upaya DPRD mengeluarkan dan mengirimkan surat secara resmi kepada Sekretaris Daerah Pamekasan dengan nomor 460/617/432/100/2020 pada tanggal 24 November 2020 yang berisikan tentang rekomendasi penyelesaian persoalan BPNT yang berada di Kec. Kadur.

Massa LSM ALPART pada saat aksi unjuk rasa di Depan Pemkab. Pamekasan selasa 12/01/2021
Massa LSM ALPART pada saat demo di Depan Pemkab. Pamekasan selasa 12/01/2021

Menurutnya terdapat beberapa temuan di lapangan berkaitan dengan permasalahan BPNT dimana banyak terjadi penyimpangan diantaranya banyak ditemukan agen e-Warung yang tidak memiliki toko, Hal ini sangat berbanding terbalik dengan syarat utama untuk menjadi Agen yaitu harus memiliki toko.

“Bahwa temuan yang terjadi adalah program e-Warung ini salah satu syaratnya yang harus menjadi agen itu harus mempunyai toko, nah ternyata di Kadur itu sebagai sample banyak yang tidak memiliki toko”, Jelasnya.

Baca juga:  Proses Lelang Tender CV dan PT Tidak Jelas, Akhirnya Gempa Turun Aksi

Disamping itu pihaknya juga menemukan permasalahan berkaitan dengan harga dimana untuk program e warung tersebut harga harus sesuai dengan harga pasaran namun pada kenyataannya harga pada item bahan pokok melebihi harga pasaran.

Pihaknya meminta agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan penyimpangan BPNT yang terjadi di Pamekasan khususnya Kadur.

“Makanya kami minta kepada pemerintah untuk cepat melakukan upaya penyelesaian evaluasi kejadian temuan dibawah” Katanya.

Namun demikian menurutnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD hingga saat ini tidak diindahkan dan tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan tanggapan dari Perwakilan Pemkab. Pamekasan pada aksi tersebut masih belum jelas.

“Sebenarnya remang remang karena bukan Ketua Tikor Kabupaten yang menanggapi.” Imbuhnya

Menyikapi hal tersebut pihaknya menuntut agar Sekda Pamekasan yang juga sebagai Ketua Tikor segera mengambil langkah dalam upaya penyelesaian terhadap kasus program e-warung / BPNT dan agar segera membuat surat edaran sesuai hasil rekomendasi DPRD. Selain itu juga pihaknya juga meminta agar Sekda Pamekasan menyatakan sikap, baik secara lisan dan tertulis untuk mundur dari jabatannya (Sebagai ketua tikor) dan mengakui secara sadar bahwa memang lalai dalam menjalankan amanah sehingga tidak bisa mengontrol dan mengevaluasi kejadian dibawah.

Pihaknya akan terus mengawal dan memberikan batas waktu 3 x 24 jam kepada Sekda selaku Ketua Tikor untuk segera menindaklanjuti atas apa yang menjadi tuntutan LSM ALPART (Aliansi Pemuda Peduli Rakyat) Pamekasan.

Komentar

Kotak Berita