Jakarta,-Jurnalglobal.Com. Tepat hari ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki setahun masa menjabat sejak dilantik pada 20 Oktober 2020.
Berkaitan dengan hal terebut, pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Jakarta Raya menggelar acara diskusi nasional bertemakan ‘Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Amin’.
Diskusi tersebut bertempat di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).
Ketua PW GPI Jakarta Raya Rahmat Himran mengatakan, diskusi yang digelar ini merupakan inisiatif dari para pengurus giat ini sengaja di lakukan” Awalnya kami akan melakukan aksi demo skarang, karena mempertimbangkan situasi saat ini sedang bergejolak, sementara waktu kami alihkan menjadi diskusi saja yang nanti hasilnya bisa lebih bermanfaat diskusi juga merupakan ajang saling berkomunikasi dan menyampaikan pendapat dan Aspirasinya bisa tersampaikan.
Dalam gelar diskusi ini kami mengundang para tokoh, akademisi, OKP dan sebagainya untuk turut serta menjelaskan kondisi bangsa saat ini. Hadir sebagai Pemateri diantaranya Raden Mas Agus Rugiarto SH (ketua LBH PHASIVIK), Ismail Abdul sebagai Kadir (Aktivis Milenial), sebagai Rizal Tuhuloula (Sekertaris Umum PW GPI Jakarta Raya Keynote Speaker Rahmat Himran SE, Ketua pengurus Wilayah( GPI) DKI jakarta.
“forum diskusi nasional ini terbuka untuk umum namun terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucapnya.
“Rahmat Himran meminta menghimbau” kepada pengurus GPI agar tidak terprovokasi dalam ajakan aksi pada hari ini 20 Oktober 2020. Hal tersebut tidaklah menjadikan semangat kita menjadi lemah, melainkan melalui sarana diskusi dapat lebih memahami dan mempelajari bukan hanya UU Omnibus Law, tetapi UU pendidikan, ekonomi SDM dan lainnya yang memang harus dikritisi dan harus Di lakukan Evaluasi Kinerja Kabinet Pemerintahan yg sedang berlangsung selama 2 periode selama menjabat karna menurut saya pemerintah pusat dan daerah di rasa belum Bersinergy betul betul selanjutnya rahmat menuturkan
“Kita aka membuat rekomendasi para
Aktifis hari ini menjadikan landasan Undang Undang Tentang Aparat yang Mengayomi dan Melindungi itulah yang menjadikan tolok ukur
Pihak yg berwenang terutama kepolisian khususnya agar lebih bisa humanis dan independen dlm menjalankan tugas negara.Pemerintah pusat harus mensikapi sikap represif aparat dlm melakukan tugas kepada mahasiswa dan Aktivis ini tentunya sangat menciderai hati Rakyat pungkasnya ”
Selanjutnya dari pembahasan diskusi kali ini di sampaikan oleh para pemateri agar perpu Omni Bus Law dalam pembahasan prolegnas agar mengacu kepada kepentingan Rakyat bukan kepentingan oligarki dan para cukong cukong ,Dan sebuah kutifan dari yang di sampaikan oleh seorang pemateri dari umar bin khotob “Bahwa suatu Negri akan Hancur Meskipun Dia Makmur “mereka berkata : Bagaimana suatu Negri Hancur sedangkan Dia Makmur Dia Menjawab :Jika Penghianat Menjadi Petinggi dan Harta Di Kuasai Orang Orang Fasik ” Dan juga bila mana kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan hati nurani rakyat dan kebijakan di rasa tidak pro rakyat lebih baik di cabut agar agar tidak menuai konflik dan kegaduhan pungkasnya”( Reporter Barley ).(ian)
Komentar