oleh

Pemuda Dan Mahasiswa Lamongan Gelar Aksi Longmars

Lamongan – Longmars dan Unjuk Rasa yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lamongan (AMDAL) dalam rangka Seruan Hari Tani dengan tema #Saatnya melawan, hancurkan kekuasaan dan Lamongan Melawan. Senin 30/09/19

Sekitar 250 orang Koorlap Muhammad Zainal Abiddin “Bendahara PC PMII Lamongan” dan Ahmad Nashir F “Pengurus PC PMII Lamongan” serta penanggung jawab M. Syamsudin Abdillah “Ketua PC PMII Lamongan” Dan yang hadir diantaranya M.Syamsudin Abdillah “Ketua PC PMII Lamongan”, Shodikul “Ketua Komisariatan HMI Mbah Lamong”, Aris “ketua PC GMNI”, Ahmad Aprodli “Perwakilan Fornasmala”

Massa yang ikut serta dalam aksi tersebut terdiri dari mahasiswa dan pemuda Lamongan di meliputi PC PMII Lamongan, komisariatan HMI Mbah Lamong dan Unisda, PC GMNI Lamongan, Komunitas Perpus Jalanan Kanal Lamongan, Fornasmala “Forum Nasional Mahasiswa Lamongan”, Mahasiswa Unisla, Unisda dan Universitas Muhammadiyah Lamongan, serta institut pesantren Sunan Drajad.

Dalam orasi mahasiswa menyampaikan, Salam silaturahmi teriring doa kami sampaikan kepada Masyarakat Lamongan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak Kepolisian, dan segenap Anggota Dewan Kabupaten Lamongan semoga bapak/ibu senantasa dalam lindunga-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin

Lamongan terbagi pada wilayah geografis yang di dominasi pada wilayah lahan pertanian yang mempunyai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 45.841 Ha “Perda no 12 Tahun 2015” sehingga mampu menjadi menyuplai pangan padi terbesar no 2 se-Jawa Timur setelah kabupaten jember, akan tetapi dengan kerja keras petani dalam menciptakan sumber pangan yang sangatlah besar tercacati dengan ketidak perdulian pemerintah kabupaten dalam pengawalan petani.

Bencana banjir dan kekeringan yang terjadi di setiap tahun selalu menjadi momok yang besar pada lahan pertanian sehingga berdampak pada pengurangan hasil pertanian bahkan sampai berdampak pada wilayah kerugian. Ketika problem semacam ini harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah, justru hal itu tidak pernah diperhatikan dan seolah-olah apa yang terjadi kepada petani menjadi persoalan yang biyasa.

BACA  Gubernur Jawa Timur Membuka Jatim Fair

Dengan hadirnya perda no 12 tahun 2015 dan penataan wilayah yang di atur pada perda no 15 tahun 2011 semestinya sudah cukup menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sayangnya hal ini tidak pernah dilakukan oleh sektor pemerintahan kabupaten dan tidak adanya pengawalan yang serius dari legislatif. Banyaknya anggaran yang di sediakan pun masih belum mampu membuktikan fasilitas dan pemberdayaan dari pemerintah untuk petani yang ada di Kabupaten Lamongan, pertanyaan yang muncul adalah Apa buah hasil kerja pemerintah dalam pemberdayaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ahli fungsi lahan yang sering terjadi tidak sesuai dengan aturan perda, yang semestinya pengalihan fungsi lahan hanya di peruntukan untuk kepentingan umum “tertuang pada BAB VIII pasal 34 ayat 3” justru yang terjadi malah tumbuh industri dengan polusi racunya yang akan membunuh perlahan generasi bangsa. Hal ini membuktikan pemerintah daerah tidak taat terhadap aturan yang sudah ada, hanya untuk melenggangkan para pemodal masuk dan menjadi alat penebal kantong pemerintahan eksekutif maupun legislatif. Apakah aturan sudah tidak berfungsi untuk para pemodal?

Tidak hanya dalam kasus yang ada di lamongan saja, akan tetapi pada kasus Nasional hari ini muncul tentang RUU Pertanahan yang mempunyai peluang dalam pengambilan hak tanah pertanian.

Sehingga menggerakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Lamongan (AMDAL) dalam aksi turun jalan dengan tuntutan:

a) Pemerintah daerah kabupaten Lamongan harus mampu memfungsikan dan melaksanakan perda no 12 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga petani tidak lagi mengalami kerugian atas kurangnya fasilitas dari pemerintah.

b) Wujudkan RTRW yang tertuang pada perda no 15 tahun 2011 yang telah disahkan, agar tidak adanya alih fungsi lahan sebagai industri yang akan menyengsarakan masyarakat.

c) Menolak tentang RUU Pertanahan yang akan mempersempit lahan pertanian. (RFA)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed